 |
| Peserta lokakarya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tematik resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Provinsi Bali Tahun 2027 berfoto bersama di Denpasar, Bali, 11–13 Maret 2026. |
INFODEWATANEWS.COM, Denpasar — Sejak awal tahun 2026, Bali masih dihadapkan pada cuaca ekstrem yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana di berbagai wilayah. Terhitung selama Januari 2026 saja telah terjadi 12 jenis bencana. Berdasarkan laporan resmi BPBD Provinsi Bali se-Bali, terdapat 495 kejadian yang telah ditangani.
Rinciannya meliputi pohon tumbang (214 kejadian), tanah longsor (106), cuaca ekstrem (85), bangunan rusak (29), kebakaran (12), banjir (11), infrastruktur jebol (9), gelombang pasang dan abrasi (2), serta kejadian lainnya (27).
“Dari sepuluh tahun terakhir memang tren kejadian bencana hidrometeorologi itu lebih besar persentasenya dibanding bencana geologis. Pada tahun 2025, lebih dari 90 persen merupakan bencana hidrometeorologi, baik kering maupun basah. Ada 2.644 penanganan yang telah kami lakukan,” ungkap Della Ema Nurdiana, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi Bali, Jumat (12/3/2026).
Bali kembali menjadi sorotan akibat dominasi bencana hidrometeorologi yang mengawali tahun 2026 dan belum menunjukkan tanda mereda hingga akhir bulan pertama. BMKG mencatat curah hujan dengan intensitas ekstrem mencapai 216,9 milimeter per hari masih terjadi hingga akhir Februari.
Fenomena tersebut dipengaruhi oleh Madden-Julian Oscillation (MJO) yang memengaruhi kondisi atmosfer sehingga memperkuat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
Ancaman semakin meningkat ketika tiga bibit siklon tropis terdeteksi mendekati Indonesia, yakni Bibit Siklon Tropis 90S di Samudra Hindia, Bibit Siklon Tropis 93S di barat laut daratan Australia, dan Bibit Siklon Tropis 92P di Teluk Carpentaria di selatan Papua. Dari ketiganya, Bibit Siklon 90S dinilai paling berpotensi memengaruhi wilayah Indonesia karena dapat memperkuat pembentukan awan hujan dan memicu angin kencang.
Perubahan iklim yang memicu peningkatan kejadian bencana menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya yang semakin nyata dan lintas sektor. Pemerintah Provinsi Bali, melalui dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana), mengupayakan langkah strategis melalui kegiatan “Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tematik Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Bali Tahun 2027”.
Penyusunan Renja tersebut mengacu pada mandat pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan ketahanan iklim dan kebencanaan sebagai prasyarat transformasi ekonomi.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus terintegrasi dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan.
“Perubahan iklim saat ini memang ekstrem, namun dari sisi perencanaan harus kita mitigasi. Seluruh perangkat daerah harus berperan, tidak hanya dinas terkait fungsi kebencanaan. Administrasi harus mampu melihat bencana dengan pendekatan antisipasi sekaligus mitigasi di dalam dokumen pembangunan,” ujarnya.
Isu perubahan iklim dan penanggulangan bencana juga menjadi agenda prioritas dalam RPJMD Provinsi Bali, khususnya pada Tujuan 6 tentang terwujudnya stabilitas keamanan sosial di masyarakat, dengan sasaran meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
Menurut BPBD, terdapat tiga isu strategis utama yang dihadapi, yakni rendahnya kesadaran kolektif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, belum optimalnya sinergi antarinstansi, serta pembangunan yang belum sepenuhnya disertai pengelolaan risiko bencana.
“Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana, kami melihat tiga isu strategis tersebut. Jika output dari lokakarya ini tercapai, maka tiga isu strategis itu dapat tertangani,” jelas Della Ema Nurdiana saat memaparkan kebutuhan pengurangan risiko bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.
Kegiatan penyusunan Renja yang berlangsung pada 11–13 Maret 2026 ini mempertemukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pertemuan ini diharapkan mampu mendorong integrasi agenda resiliensi bencana dan perubahan iklim ke dalam prioritas pembangunan daerah, memperkuat kapasitas perangkat daerah, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.
“Dipastikan para peserta lokakarya dapat melahirkan rumusan langkah penyempurnaan Renja. Kehadiran peserta diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat disumbangkan bagi lembaga masing-masing,” ujar Wiasthana saat membuka kegiatan.
Siklon tropis yang mengarah ke daratan Indonesia juga tidak terlepas dari dampak perubahan iklim. Fenomena ini terbentuk di laut dengan suhu permukaan yang hangat dan dapat berkembang menjadi bencana ketika mendekati daratan, terutama saat kondisi atmosfer tidak stabil.
Sebagian besar wilayah dunia kini menghadapi peningkatan risiko akibat perubahan iklim, termasuk meningkatnya kekuatan dan frekuensi siklon tropis. Para ilmuwan memprediksi aktivitas siklon di wilayah pesisir hingga daratan akan semakin meningkat di masa depan seiring pemanasan suhu laut.
Dalam International Workshop on Tropical Cyclones ke-10 (IWTC-10) yang digelar di Bali pada Desember 2022, para ilmuwan merekomendasikan pembentukan mekanisme kolaborasi multi-institusi yang melibatkan pihak operasional, peneliti, dan lembaga manajemen bencana untuk merespons siklon tropis secara efektif.
Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ni Putu Ayu Puryani, menekankan pentingnya identifikasi wilayah rentan sebagai bagian dari upaya adaptasi perubahan iklim.
“Dalam mengupayakan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan identifikasi wilayah atau sektor terdampak, kemudian dilanjutkan dengan kajian kerentanan dan risiko iklim,” ujarnya.
Peserta lokakarya dibagi ke dalam beberapa sektor, antara lain infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan kelembagaan. Pembagian ini bertujuan mempermudah identifikasi isu perubahan iklim dan bencana sesuai bidang masing-masing.
Pembahasan meliputi perumusan isu strategis daerah, sinkronisasi program, indikator kinerja, kebutuhan pendanaan, serta perangkat monitoring dan evaluasi. Didik S. Mulyono, fasilitator sekaligus praktisi perencanaan penanggulangan bencana, menyebut bahwa kegiatan ini juga menjadi ruang konfirmasi dan validasi antar perangkat daerah.
Lokakarya penyusunan Renja ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut diharapkan diiringi peningkatan kapasitas dan pemahaman seluruh perangkat daerah, sehingga mampu mewujudkan Bali yang tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan. (Abr /IDN).
0Komentar