INFODEWATANEWS.COM, DENPASAR – Usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 menjadi Rp5,2 juta disampaikan perwakilan serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa dalam pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangkaian Aksi Kamisan yang menyoroti kesenjangan antara upah minimum saat ini dengan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Bali.
Koordinator Aksi, Excel, bersama Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, berharap pemerintah dapat menetapkan UMP 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta tingginya biaya hidup di Pulau Dewata.
Mereka mengusulkan kenaikan UMP menjadi Rp5,2 juta dari besaran saat ini yang disebut berada di kisaran Rp3,2 juta. Menurut perwakilan pekerja, terdapat kesenjangan sekitar Rp2 juta antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.
Dalam penyampaian aspirasi, para pekerja juga meminta pemerintah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, mereka menilai pertumbuhan ekonomi Bali yang mendekati 6 persen, realisasi investasi, serta tingginya biaya hidup sebagai daerah pariwisata internasional menjadi sejumlah pertimbangan penting dalam menentukan besaran upah minimum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sependapat dengan harapan para pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan UMP harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koster mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian untuk mendapatkan formulasi terbaik dalam menentukan besaran UMP Bali tahun 2027.
Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk mengkaji besaran upah minimum dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan formula pengupahan yang berlaku.
Selain itu, pembahasan juga dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur serikat pekerja dan dunia usaha.
Usai menerima perwakilan peserta aksi di ruang tamu Kantor Gubernur, Koster kemudian menemui langsung massa Aksi Kamisan yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Bali, kawasan Lapangan Puputan Margarana, Denpasar.
Dalam dialog bersama peserta aksi, Koster menjelaskan bahwa berdasarkan simulasi penghitungan menggunakan formula pengupahan yang berlaku, kenaikan UMP Bali 2027 diperkirakan sekitar Rp200 ribu sehingga berada di kisaran Rp3,4 juta.
Namun, menurutnya, angka tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut karena dinilai belum sepenuhnya menjawab kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali.
Koster juga menyampaikan bahwa BRIDA Provinsi Bali tengah melakukan kajian menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan koefisien alfa sebesar 0,9.
Apabila hasil kajian masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dengan kebutuhan hidup layak, pemerintah akan mengkaji kemungkinan penyesuaian besaran upah yang lebih mendekati kebutuhan pekerja, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan regulasi.
Dalam dialog tersebut, turut mengemuka angka Rp4,5 juta sebagai salah satu alternatif besaran upah yang berada di antara hasil simulasi sekitar Rp3,4 juta dan usulan pekerja sebesar Rp5,2 juta.
Meski demikian, Koster menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas bahan pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Selain UMP tingkat provinsi, pemerintah juga akan memperhatikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta upah minimum sektoral, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.
Koster menekankan pentingnya mencari keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha agar kebijakan pengupahan nantinya tidak memberatkan perusahaan, sekaligus mampu memberikan perlindungan dan penghasilan yang lebih layak bagi para pekerja.
Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Aksi Kamisan dipastikan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam proses penetapan kebijakan pengupahan tahun 2027.
Hingga saat ini, besaran UMP Bali tahun 2027 belum ditetapkan secara resmi karena masih menunggu hasil kajian dan pembahasan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (RLS /IDN).

0Komentar