 |
| Peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (24/10/2025).Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif di Bali. Foto: Humas BPBD Bali/InfoDewataNews |
INFODEWATANEWS.COM, DENPASAR — Provinsi Bali kembali mencatat langkah progresif dalam upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Melalui peresmian Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada Kamis (24/10/2025),
Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, resmi menegaskan komitmennya bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal saat menghadapi bencana.
Mengusung semangat “Nothing Without Us”, ULD-PB menjadi simbol perubahan transformatif — dari kebijakan yang bersifat administratif menjadi aksi nyata yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra utama dalam setiap tahapan manajemen risiko bencana, mulai dari perencanaan, mitigasi, respon, hingga pemulihan pascabencana.
“Kehadiran ULD-PB diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang mewakili lebih dari 26 ribu penyandang disabilitas di Provinsi Bali,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
“Langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan pengakuan terhadap hak, kapasitas, dan peran penyandang disabilitas dalam menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana,” imbuhnya.
Sebagai provinsi yang rawan terhadap berbagai jenis bencana—mulai dari gempa bumi, banjir, hingga kebakaran hutan—Bali membutuhkan pendekatan baru yang lebih partisipatif dan manusiawi. Melalui ULD-PB, pemerintah daerah memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan dan keberlanjutan hidup mereka.
Selain menjadi forum advokasi, ULD-PB juga akan menjadi motor penggerak integrasi lima pilar utama manajemen risiko bencana inklusif: data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindungan. Pilar-pilar ini menjadi dasar agar kebijakan kebencanaan benar-benar mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat.
Peluncuran ULD-PB juga mendapat apresiasi dari Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB.
“Pembentukan ULD-PB adalah tonggak penting dalam pengarusutamaan inklusi disabilitas di Indonesia. Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas, strategi penanggulangan bencana akan lebih efektif, manusiawi, dan menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
“Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, sistem penanggulangan bencana Bali akan semakin kuat, sekaligus memastikan akses terhadap informasi, layanan darurat, serta mekanisme pemulihan yang lebih adil dan responsif,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Dalam sambutannya, Acting Deputy Konsulat Jenderal Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menyebut inisiatif Bali ini sebagai contoh nyata kemitraan internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Bali menunjukkan kepada dunia bahwa kebijakan inklusif bukan hanya soal keadilan sosial, tapi juga soal efektivitas dalam penanggulangan bencana. Kami berharap model ini dapat direplikasi di provinsi lain di Indonesia,” ungkapnya.
Lebih jauh, keberadaan ULD-PB diharapkan dapat memperkuat jejaring komunikasi antar komunitas disabilitas, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui komponen pelibatan publik, ULD-PB akan berperan dalam memastikan bahwa sistem peringatan dini, jalur evakuasi, hingga layanan darurat benar-benar mudah diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.
“Kami menghaturkan terima kasih yang tulus atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA. Kolaborasi ini adalah bukti bahwa upaya inklusif dapat terwujud bila ada kemitraan yang saling percaya,” tutup Teja Bhusana Yadnya.
Dengan peluncuran ULD-PB, Bali tidak hanya menjadi pelopor inklusi dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menegaskan jati dirinya sebagai provinsi yang mengedepankan harmoni antara alam, manusia, dan kemanusiaan. (RLS /IDN)
0Komentar