*Kolaborasi Gubernur Koster dan Wamen Fahri Hamzah Hapus Rumah Tak Layak Huni di Bali mulai 2026*
 |
| Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat membahas program penghapusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10). |
INFODEWATANEWS.COM, DENPASAR– Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10). Pertemuan ini membahas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemukiman kumuh, serta desain kawasan perkotaan dan perdesaan Bali agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster melaporkan kondisi Bali pasca-banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun yang dipicu badai equatorial Rossby. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan santunan masing-masing Rp15 juta per kepala keluarga terdampak. Sementara pedagang Pasar Badung yang kehilangan dagangan mendapat ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar sesuai data omzet dari pengelola pasar. Bantuan kepada korban banjir di Tabanan dan Jembrana juga telah disalurkan senilai Rp 1 M lebih.
“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat,” ujar Koster.
Terkait perumahan, Gubernur mengungkapkan berdasarkan data terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni di Bali, terbanyak di Kabupaten Karangasem. Pemerintah menargetkan seluruh RTLH itu selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah. Kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” jelas Koster.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menekankan kekhasan Bali yang masih memiliki desa adat kuat, tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan terendah di Indonesia, pengangguran terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional. Angka harapan hidup masyarakat Bali pun tertinggi di Indonesia, sementara prevalensi stunting terendah.
Meski demikian, ia menyoroti kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektar per tahun, masalah kemacetan, dan sampah yang meningkat seiring tingginya arus wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan. Karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” tambahnya.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia. Menurutnya, perumahan dan permukiman di Bali harus mencerminkan standar internasional.
“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit. Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai tahun depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir.
“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” ujarnya.
Fahri juga menekankan pentingnya perumahan bersusun di perkotaan agar tidak lagi memakan lahan subur. “Bali punya aturan budaya tentang batas ketinggian bangunan, itu kita hormati. Namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat,” tegasnya.
Menuju 2029: Bali Tanpa Rumah Tidak Layak Huni
Sebagai penutup, Gubernur Koster menyampaikan bahwa konsep *Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun* akan menjadi pedoman jangka panjang.
Salah satunya mengatur pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian jumlah wisatawan asing, serta konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkas Koster.
0Komentar