 |
| Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali Seniasih Giri Prasta saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Klungkung, Senin (20/4). Foto : Ist /InfoDewataNews |
INFODEWATANEWS.COM, KLUNGKUNG – Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta bertujuan untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.
“Berbicara tentang hak anak, saya minta bapak/ibu jangan setengah hati. Pengisian indikator KLA harus dilakukan dengan saksama dan sungguh-sungguh,” jelas Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta.
Dalam Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Klungkung, Senin (20/4), ia meminta agar pelaksanaan KLA tidak hanya untuk mengejar predikat, tetapi juga secara sungguh-sungguh menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak melalui berbagai layanan dan kebijakan.
“Karena tahun ini sudah melibatkan Forum PUSPA yang ketuanya adalah Ibu Bupati Klungkung, saya yakin predikat KLA Kabupaten Klungkung akan lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya.
Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali, A. A. Sagung Mas Dwipayani, menyampaikan bahwa pemenuhan indikator tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar, tetapi dapat dilakukan dengan mensinergikan dan menyesuaikan kegiatan pada instansi sehingga tercipta lingkungan dan layanan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.
Sementara itu, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Klungkung. Ia optimistis bahwa dengan keterlibatan Forum PUSPA Kabupaten Klungkung, peringkat KLA dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, sosialisasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama gugus tugas KLA Kabupaten Klungkung sebagai bentuk penegasan komitmen instansi dan perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan perlindungan anak, dan mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan anak.(RLS /IDN).
0Komentar