 |
| Suasana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Geographic Information System (GIS) yang diselenggarakan BPBD Provinsi Bali bersama sejumlah mitra di Denpasar, 18–20 Mei 2026, guna memperkuat kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis data spasial. Ist /InfoDewataNews |
INFODEWATANEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana (PRB) melalui pemanfaatan teknologi pemetaan digital berbasis Geographic Information System (GIS).
Langkah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) GIS yang berlangsung pada 18–20 Mei 2026 di Denpasar. Kegiatan ini melibatkan seluruh BPBD kabupaten/kota se-Bali, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Bali, LPBI-NU, Yayasan IDEP Selaras Alam, serta perwakilan desa.
Pelatihan ini menjadi respons atas tingginya ancaman bencana di Bali yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan, pesisir, hingga daerah rawan longsor dan banjir. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 2.644 kejadian bencana di Bali yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur cukup besar dan menimbulkan korban jiwa. Sementara pada awal tahun 2026, kerugian material akibat bencana dilaporkan mencapai hampir Rp3 miliar.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, mengatakan teknologi GIS sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat saat menghadapi situasi kebencanaan.
“GIS menyediakan data yang detail dan rigid, sehingga sangat krusial bagi kami dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan pemetaan spasial menjadi bekal strategis bagi aparatur daerah dalam menyusun rencana pengurangan risiko bencana, termasuk menentukan jalur evakuasi dan titik pengungsian secara akurat.
Pelaksanaan Bimtek ini turut didukung oleh Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan Program SIAP SIAGA, yakni kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam pengelolaan risiko bencana.
Head of Sub-National Programs Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, menegaskan bahwa penguatan kapasitas GIS menjadi kebutuhan penting di tengah kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat.
“Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks, dibutuhkan kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial. Sehingga penguatan kapasitas GIS adalah kebutuhan mutlak untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif,” ungkapnya.
Penggunaan GIS dinilai mampu mengoptimalkan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, visualisasi data berbentuk peta juga memudahkan masyarakat memahami wilayah rawan bencana di daerah mereka masing-masing.
Sementara itu, Senior Program Manager HOT Regional Asia Pacific, Harry Mahardika, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data lapangan.
“Kami ingin mendemokratisasi pemetaan agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Dengan data yang terbuka dan gratis, masyarakat dapat terlibat aktif mengumpulkan informasi kritis di lapangan, sehingga data yang dihasilkan jauh lebih kredibel,” jelasnya.
Selama tiga hari pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan berbagai keterampilan teknis modern, mulai dari penggunaan chatmap berbasis WhatsApp, pemetaan udara menggunakan drone tasking manager, hingga visualisasi data publik melalui UMap.
Pelibatan unsur desa juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Perwakilan dari Kabupaten Gianyar dan Karangasem turut aktif mengikuti pelatihan sebagai bagian dari penguatan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat.
Fasilitator BPBD Kabupaten Karangasem sekaligus Ketua Garudia Kemanusiaan Global (GKG), I Wayan Pika Wiadnya, menyebut masyarakat memiliki peran vital dalam proses mitigasi bencana.
“Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi aktual dan risiko di wilayahnya. Pelibatan mereka adalah kunci keberhasilan pemetaan partisipatif,” katanya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat dalam pengelolaan data geospasial. Keterampilan yang diperoleh peserta diharapkan menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Bali dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
0Komentar