 |
| Sekretaris Daerah KabupateKarangasem I Ketut Sedana Merta bersama perwakilan BNPB, BPBD, Program SIAP SIAGA, organisasi penyandang disabilitas, dan para pemangku kepentingan berfoto bersama usai pengukuhan dan peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Kabupaten Karangasem di Karangasem, Senin (20/7/2026). (Foto: Istimewa/IDN) |
INFODEWATANEWS.COM, Karangasem – Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif melalui peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), Senin (20/7/2026). Kehadiran unit ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh perlindungan, akses layanan, serta kesempatan berpartisipasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam situasi darurat, keterbatasan akses terhadap informasi, evakuasi, dan layanan dasar membuat mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi. Karena itu, pendekatan penanggulangan bencana yang inklusif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan kebencanaan.
Pembentukan ULD-PB merupakan hasil kolaborasi BPBD Kabupaten Karangasem bersama ULD-PB Provinsi Bali, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), serta Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam pengelolaan risiko bencana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengatakan pembentukan ULD-PB merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh masyarakat.
"Kehadiran unit ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh masyarakat," ujarnya saat mengukuhkan pengurus ULD-PB Karangasem.
Program ini melanjutkan keberhasilan ULD-PB Provinsi Bali yang dibentuk pada 2025 dan telah berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyusunan regulasi pendukung dan edukasi publik mengenai komunikasi yang inklusif.
Keberadaan ULD-PB dinilai semakin penting mengingat Karangasem merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Agung, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, I Made Aditya Sugiharta, menjelaskan ULD-PB akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan kebencanaan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
"ULD-PB menjadi media koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif dengan menjamin aksesibilitas, keterlibatan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sistem layanan," katanya.
Sebagai langkah implementasi, ULD-PB Karangasem telah menyusun peta jalan (roadmap) yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan layanan inklusif, penguatan kolaborasi, hingga evaluasi berkelanjutan.
Ketua PERTUNI Karangasem, I Ketut Parwata, berharap keberadaan ULD-PB mampu mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
"Kami berharap ULD-PB dapat menjadi langkah bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif," ujarnya.
Data Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025 mencatat terdapat sekitar 2.542 penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem. Kehadiran ULD-PB diharapkan mampu menjamin akses yang setara terhadap informasi peringatan dini, jalur evakuasi, layanan bantuan, hingga proses pemulihan pascabencana.
Head of Sub-National Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, berharap sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga Karangasem menjadi daerah yang semakin tangguh, inklusif, dan mampu memastikan tidak seorang pun tertinggal saat bencana.
Dengan berlandaskan prinsip inklusif, partisipatif, aksesibel, dan kolaboratif, pembentukan ULD-PB menjadi langkah nyata membangun sistem penanggulangan bencana yang mampu melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pada akhirnya, ketangguhan daerah tidak hanya diukur dari kecepatan merespons bencana, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap warga dapat bertahan, pulih, dan bangkit bersama. (Abr /IDN).
0Komentar