 |
| Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan jajaran PLN menunjukkan dokumen Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali, usai penandatanganan di Site PLTS Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, Selasa (25/8/2026). (Istimewa) |
INFODEWATANEWS.COM, JEMBRANA – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali.
Penandatanganan tersebut berlangsung saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026).
Presiden Prabowo sebelumnya meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program PLTS tersebut. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Gubernur Bali Wayan Koster serta sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pengembangan energi terbarukan yang turut diarahkan untuk Bali.
“Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.
Koster mengatakan, pengembangan energi bersih di Bali sebenarnya telah menjadi bagian dari arah kebijakan daerah sejak beberapa tahun lalu melalui program Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang tertuang dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut kini mendapatkan momentum yang lebih kuat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat serta dukungan Kementerian ESDM dan PLN.
“Kami sangat berbahagia dan berterima kasih, karena Bali memiliki kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019,” katanya.
Koster juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penyediaan lahan negara yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung arah pembangunan Bali dalam jangka panjang.
“Kami akan membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” ungkapnya.
Selain memenuhi kebutuhan listrik, Koster menilai penggunaan energi baru terbarukan juga memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
Sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, Bali membutuhkan ekosistem yang bersih dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan energi terbarukan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan transformasi sistem energi.
Ia menjelaskan, pengembangan PLTS di Bali akan mendorong pergeseran sumber energi, dari energi fosil yang bergantung pada bahan bakar impor menuju energi baru terbarukan yang bersumber dari dalam negeri.
“Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Ini sejalan dengan program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih,” ujar Darmawan.
Menurutnya, energi hijau yang lebih bersih dan ekonomis juga dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan pariwisata Bali.
Darmawan menambahkan, percepatan program tersebut membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu aspek penting dalam pengembangan PLTS adalah ketersediaan lahan.
“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” katanya.
Kesepakatan antara Pemprov Bali dan PLN tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat transisi energi di Bali sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.
Pengembangan energi terbarukan juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung pembangunan Bali yang lebih bersih, berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Abr /IDN).
0Komentar