 |
| Sejumlah peserta Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA menyimak pemaparan terkait penguatan ketangguhan pariwisata melalui kolaborasi dan inovasi teknologi di Bali, Jumat (18/9/2026). Foto: Dok. SIAP SIAGA/InfoDewataNews. |
INFODEWATANEWS.COM, Denpasar - Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di Bali terus berkembang melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga kelompok rentan.
Perkembangan tersebut terlihat dari berbagai inovasi yang diterapkan di sejumlah wilayah Bali, mulai dari pemanfaatan teknologi drone untuk memetakan risiko bencana di desa adat hingga penguatan pusat kendali kebencanaan yang mengintegrasikan data dan sistem peringatan dini secara real time.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA yang berlangsung pada 15–17 September 2026 di Bali. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, termasuk BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, misi tersebut juga melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas untuk melihat secara langsung hasil enam tahun kemitraan Australia–Indonesia dalam memperkuat ketangguhan bencana.
Bagi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan memiliki berbagai ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor, pengalaman Bali menjadi salah satu gambaran penting mengenai perlunya pengurangan risiko bencana yang melibatkan banyak pihak.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, mengatakan pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai tingkatan pemerintahan hingga masyarakat.
“Kolaborasi ini tidak bisa ditinggalkan, bagaimana pembagian peran yang diupayakan dalam Program SIAP SIAGA, dari level pusat, daerah, hingga pada masyarakat. Program ini telah mengupayakan berbagai hal, dari regulasi yang diperkuat, peringatan dini, ketangguhan desa, hingga sampai ke aksi,” ujar Dr. Udrekh.
Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian dalam misi tersebut adalah penguatan peran penyandang disabilitas dalam tata kelola kebencanaan melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Melalui mekanisme tersebut, penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dalam penanggulangan bencana. Mereka juga dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan bencana.
Penguatan pendekatan inklusif tersebut juga didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta pembentukan ULD-PB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. Teja Busana, mengatakan keberadaan ULD-PB menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana.
“ULD-PB adalah wadah, tempat teman-teman untuk berperan aktif dan berkontribusi yang bermakna,” kata Teja Busana.
Pendekatan tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Australia. First Secretary of Humanitarian Pemerintah Australia, Catherine Meehan, menyampaikan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam membangun sistem kebencanaan yang dapat melayani seluruh masyarakat.
“Kami sangat menghargai bahwa program ini menempatkan inklusi sebagai bagian inti dari pengelolaan bencana. Keterlibatan ULD-PB Bali mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan akan menjadi lebih kuat ketika penyandang disabilitas dan kelompok lain yang menghadapi hambatan ikut terlibat dalam pembentukan sistem yang memang ditujukan untuk melayani mereka,” kata Catherine Meehan.
Selain aspek inklusivitas, Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA juga meninjau sejumlah inovasi dalam pengurangan risiko bencana di Bali.
Beberapa di antaranya meliputi Sistem Peringatan Dini Tsunami Bali, penguatan ketangguhan sektor pariwisata melalui sertifikasi kesiapsiagaan bencana, Kampus Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, pemetaan digital partisipatif, serta penguatan sistem data dan informasi kebencanaan.
Para peserta juga mengunjungi Pusdalops BPBD Provinsi Bali untuk melihat pemanfaatan data dalam mendukung peringatan dini, koordinasi tanggap darurat, serta proses pengambilan keputusan.
Pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam memastikan informasi kebencanaan dapat digunakan secara cepat dan tepat, terutama ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan respons segera.
Perjalanan misi kemudian ditutup dengan kunjungan ke Desa Adat Temukus, Karangasem. Di wilayah tersebut, masyarakat bersama para pemuda adat memadukan pengetahuan lokal dengan teknologi modern dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Salah satu praktik yang dilakukan adalah pemanfaatan drone untuk membantu memetakan kawasan yang memiliki potensi risiko bencana. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menilai praktik yang dilakukan Desa Adat Temukus memiliki potensi untuk diterapkan di wilayah lain.
“Menurut saya, desa adat yang telah tangguh bencana dengan menggabungkan teknologi dan pengetahuan lokal, memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan di wilayah lain,” kata Pangarso.
Program SIAP SIAGA merupakan kemitraan Australia–Indonesia dalam manajemen risiko bencana yang bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan diri, merespons, dan memulihkan diri dari bencana, sekaligus memperkuat kerja sama kemanusiaan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.
Dari rangkaian kunjungan di Bali, terlihat bahwa upaya membangun ketangguhan bencana tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Penguatan regulasi, sistem peringatan dini, ketersediaan data, teknologi, pengetahuan lokal, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari proses yang dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi.
Pengalaman berbagai wilayah di Bali dalam membangun kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana.
Dengan keterhubungan antara pemerintah, masyarakat, kelompok rentan, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan. (Abr /IDN).
0Komentar