 |
| Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 Provinsi Bali menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim. Ist |
INFODEWATANEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di Bali memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim. Upaya tersebut melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, hingga organisasi penyandang disabilitas.
Komitmen itu mengemuka dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 Provinsi Bali yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali bersama BPBD Provinsi Bali, dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Jumat (9/10/2026).
Mengusung tema “Ngariksa Bumi Nusantara dalam Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama sekaligus mendorong berbagai langkah konkret dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat.
Ketua FPRB Provinsi Bali, Suta Wijaya, menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai salah satu upaya mengurangi risiko bencana. Menurutnya, kerusakan lingkungan dapat memperbesar potensi terjadinya bencana sehingga pelestarian alam perlu menjadi perhatian bersama.
Salah satu upaya yang didorong adalah Gerakan Menanam 1 Juta Pohon melalui Gerakan Bali Menanam. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam penghijauan sekaligus memanfaatkan aplikasi InaRISK Personal untuk mendaftarkan pohon yang ditanam dan memantau pertumbuhannya.
Perkuat Kesiapsiagaan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Pengurangan risiko bencana juga didorong melalui sektor pendidikan. Sebanyak 15 perguruan tinggi swasta di Bali dilaporkan telah memenuhi sembilan indikator minimum sebagai Kampus Siaga Bencana (KSB).
Pencapaian tersebut memperluas peran perguruan tinggi dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mendorong keterlibatan lingkungan akademik dalam upaya mitigasi.
Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyatakan komitmen untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, inklusif, dan tangguh terhadap bencana. Langkah ini penting agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi situasi darurat.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat, Made Rentin, mengatakan upaya membangun ketangguhan daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
Menurutnya, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media memiliki peran masing-masing dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di Bali.
Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
Aspek inklusivitas turut menjadi perhatian dalam penguatan sistem penanggulangan bencana. Melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), penyandang disabilitas dilibatkan dalam diskusi, perencanaan, dan pengembangan layanan kebencanaan.
Ketua I ULD-PB Bali, Elsye Suryawan, menegaskan bahwa penanggulangan bencana perlu memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Pelibatan penyandang disabilitas secara langsung dinilai membantu memastikan kebijakan dan layanan yang disusun sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pendekatan tersebut menempatkan inklusivitas sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan.
BPBD Bali Berikan Apresiasi kepada Berbagai Pihak
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, lembaga, dan organisasi yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi berbagai pihak yang turut membangun ketangguhan masyarakat.
Selain memberikan penghargaan, kegiatan Bulan PRB 2026 juga menjadi sarana berbagi pembelajaran mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Kampus Siaga Bencana, ketangguhan fasilitas kesehatan, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, serta integrasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan daerah.
Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, menilai kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat perlu terus diperluas agar upaya pengurangan risiko bencana memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok sosial inklusi.
Melalui peringatan Bulan PRB 2026, berbagai pihak diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan Bali menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim. (Abr /IDN).
0Komentar