 |
| BPBD Kabupaten Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali dan sejumlah pemangku kepentingan mengikuti kegiatan penyusunan SOP Klaster Logistik Penanggulangan Bencana guna memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi distribusi bantuan saat bencana. Ist |
BPBD Jembrana Perkuat Klaster Logistik, Siapkan Respons Cepat Hadapi Bencana di Jalur Bali–Jawa
INFODEWATANEWS.COM, JEMBRANA – Mengantisipasi gangguan distribusi bantuan akibat bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana memperkuat kesiapan logistik melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan terarah ketika terjadi keadaan darurat.
Penguatan tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Jembrana merupakan wilayah strategis yang menjadi penghubung jalur transportasi Bali–Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Apabila terjadi banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor yang mengganggu jalur Denpasar–Gilimanuk, distribusi kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan berpotensi ikut terhambat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, mengatakan penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai pihak.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk saat terjadi bencana. Karena itu, Klaster Logistik dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai kapasitas tersebut agar dapat bekerja bersama secara lebih efektif,” ujarnya.
Penyusunan SOP dilaksanakan BPBD Kabupaten Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, pada 19–21 Oktober 2026.
Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, pengelola objek vital, relawan, media, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam rantai pasok dan penanganan keadaan darurat.
Melalui penyusunan pedoman tersebut, setiap pihak diharapkan memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing, termasuk mekanisme koordinasi ketika bencana terjadi. Dengan demikian, potensi keterlambatan distribusi bantuan, tumpang tindih tugas, maupun kesenjangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diminimalkan.
Adapun pengelolaan logistik kebencanaan mencakup pemetaan sumber daya, perencanaan kebutuhan, penerimaan dan pencatatan bantuan, transportasi, penyimpanan, hingga mobilisasi dan distribusi logistik ke wilayah terdampak.
SOP yang disusun juga mengatur mekanisme kerja Klaster Logistik dalam tiga tahapan, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, fokus diarahkan pada kesiapan personel, pemetaan sumber daya, serta penguatan data. Saat keadaan darurat, klaster berperan mendukung perencanaan kebutuhan, pencatatan bantuan, mobilisasi, dan distribusi. Sementara pascabencana, dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kejadian berikutnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jembrana, I Nyoman Winata, berharap SOP tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh pihak yang terlibat.
“SOP ini diharapkan menjadi standar bersama agar setiap pihak memahami kewenangan dan tanggung jawabnya. Ke depan, koordinasi dengan instansi terkait dan simulasi perlu terus dilakukan agar mekanisme yang disusun benar-benar siap digunakan sebelum, saat, maupun setelah bencana,” ungkapnya.
Sementara itu, Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, menekankan bahwa penguatan klaster logistik tidak hanya sebatas penyusunan dokumen, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Penguatan Klaster Logistik bukan hanya tentang memiliki SOP atau pedoman kerja, tetapi memastikan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang peran, tanggung jawab, dan cara bekerja bersama ketika bencana terjadi. Program SIAP SIAGA bangga dapat mendukung proses kolaboratif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan kesiapsiagaan logistik kebencanaan di Jembrana,” ujarnya.
Melalui penguatan Klaster Logistik ini, BPBD Jembrana juga membuka peluang kerja sama dengan kabupaten sekitar maupun wilayah tetangga untuk mendukung mobilisasi sumber daya apabila bencana berdampak luas dan melampaui batas administratif.
Dengan adanya pedoman kerja yang jelas serta koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, kesiapan logistik diharapkan mampu mendukung penanganan bencana secara lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat di jalur strategis Bali–Jawa. (RLS /IDN)
0Komentar