 |
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, membuka Lokakarya “Etika Komunikasi dengan Ragam Disabilitas” yang diselenggarakan BPBD Provinsi Bali bersama Program SIAP SIAGA di Denpasar, 16–17 Desember 2025. Ist /InfoDewataNews. |
INFODEWATANEWS.COM, Denpasar – Keberhasilan upaya penanggulangan bencana kini tidak lagi semata diukur dari kecepatan evakuasi fisik, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat secara adil dan bermartabat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Berbagai pembelajaran dari kejadian bencana dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas memerlukan pendekatan komunikasi bencana yang lebih berbelas kasih, inklusif, dan terintegrasi dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana—mulai dari perencanaan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Sebagai langkah konkret mendorong transformasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana melalui Program SIAP SIAGA menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Etika Komunikasi dengan Ragam Disabilitas” pada 16–17 Desember 2025.
Lokakarya ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan standar komunikasi bencana yang lebih beradab dan berkeadilan, mengingat aspek komunikasi inklusif kerap terabaikan dalam penanganan bencana sebelumnya.
“Pada saat banjir di bulan September, termasuk yang terjadi baru-baru ini, komunikasi yang inklusif masih belum sepenuhnya terlaksana. Ke depan, kita ingin menjadi lebih baik,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, saat membuka lokakarya, Selasa (16 /12/2025).
Ia menambahkan, dengan mengutamakan prinsip inklusivitas, BPBD Provinsi Bali berharap sistem penanganan bencana di Bali dapat semakin responsif dan menjamin akses yang berkeadilan terhadap informasi, respons, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat.
Urgensi kesiapsiagaan bencana inklusif semakin nyata di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Bali sejak 11 Desember 2025. Curah hujan tinggi dan banjir yang meluas di sejumlah wilayah seperti Karangasem, Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Jembrana, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menetapkan status siaga darurat sebagai langkah mitigasi risiko.
Dengan potensi ancaman yang masih tinggi, penguatan sistem penanggulangan bencana yang inklusif menjadi prioritas utama untuk meminimalkan risiko, khususnya bagi kelompok rentan.
Lokakarya ini juga mengusung semangat Hari Disabilitas Internasional 2025 bertema “Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas”, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pelayanan yang saling melindungi seluruh lapisan masyarakat.
Semangat tersebut selaras dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di Provinsi Bali yang telah diluncurkan sebelumnya dan melibatkan 11 organisasi penyandang disabilitas (OPDis).
Melalui forum ini, BPBD Provinsi Bali mendorong kolaborasi multipihak guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara inklusif, dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama. Penguatan sinergi antara pemerintah, OPDis, dan pelaku industri pariwisata dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang lebih responsif terhadap bencana.
Antusiasme berbagai pihak terlihat dari keikutsertaan peserta yang berasal dari beragam unsur, mulai dari perwakilan OPDis seperti HWDI dan Gerkatin, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), PHRI, Bali Hotel Association, KADIN, Rotary, hingga pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Bali.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni Astiti, turut berbagi pemahaman terkait etika komunikasi dengan ragam disabilitas dalam konteks kebencanaan. Ia menyambut baik inisiatif BPBD Provinsi Bali yang memberi ruang pelibatan penyandang disabilitas, khususnya di sektor pariwisata.
“Ini merupakan langkah yang baru dan positif. Harapan saya ke depan, teman-teman disabilitas terus dilibatkan sebagai subjek utama, terutama dalam menyampaikan bagaimana etika komunikasi kebencanaan yang tepat,” ujarnya.
Ketut Leni juga menekankan pentingnya simulasi dan kegiatan kesiapsiagaan yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung agar kebutuhan beragam disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Keterlibatan yang bermakna, menurutnya, tidak sekadar partisipasi simbolis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen, memaparkan rencana program kerja tahun 2026 yang melibatkan kelompok penyandang disabilitas.
“Kami telah menyusun program sosialisasi disabilitas di lingkungan hotel dan restoran. Kami ingin bekerja sama dengan teman-teman disabilitas karena masih banyak hal yang perlu kami pelajari,” tegasnya.
Komitmen serupa disampaikan pelaku industri pariwisata lainnya. Mereka berencana meninjau ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan aspek inklusivitas, disertai pelatihan berkelanjutan bagi seluruh karyawan.
“Kami sadar bahwa selama ini SOP sudah ada, tetapi keterlibatan penyandang disabilitas masih terlewat. Ke depan, SOP perlu ditinjau ulang dan diperkuat dengan pelatihan rutin,” ungkap Renny, perwakilan Mövenpick Resort Jimbaran Bali.
Melalui kolaborasi multipihak dan keterlibatan publik yang luas, penanggulangan bencana yang inklusif diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali secara menyeluruh. Dengan demikian, ketika bencana melanda, tidak ada satu pun yang tertinggal.
Tentang SIAP SIAGA
SIAP SIAGA adalah Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik. Program bilateral bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan pulih dari bencana sambil memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan di kawasan regional.
Program SIAP SIAGA dilaksanakan di tingkat nasional, subnasional dan regional/Indo-Pasifik, melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Luar Negeri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu Program SIAP SIAGA juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah daerah lainnya serta organisasi masyarakat sipil (LMS), dan lembaga donor. SIAP SIAGA bekerja di Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. (Am/IDN).
0Komentar