 |
| Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja, menyampaikan sambutan saat Kick Off Rencana Kerja (AWP) Tahun 2026 Program SIAP SIAGA Provinsi Bali di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (19/2/2026). Foto : Ist /InfoDewataNews |
INFODEWATANEWS.COM, Denpasar — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (BPBD Bali) terus memperkuat langkah kolaboratif dalam mewujudkan ketangguhan atau resiliensi bencana di Bali. Upaya tersebut didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana) melalui pendekatan sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja, menegaskan bahwa kejadian bencana memiliki keterkaitan erat dengan kondisi masyarakat, mulai dari intensitas paparan, tingkat kerentanan, hingga kesiapsiagaan saat bencana terjadi. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat kerugian, baik dari sisi keselamatan jiwa, dampak ekonomi, maupun lingkungan.
Karena itu, BPBD Bali bersama Program SIAP SIAGA dan berbagai instansi serta organisasi mitra menggelar kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026, Kamis (19/2), sebagai langkah awal menyelaraskan pelaksanaan program dengan prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi multipihak.
Head of Sub-National Programs Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam menyamakan arah kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Kami berharap melalui forum ini dapat menyelaraskan kesepahaman arah dan memperkuat komitmen lintas sektor, serta memperoleh masukan konkret untuk memperkuat implementasi kegiatan di lapangan. Sebagai mitra pemerintah provinsi, khususnya BPBD Bali, SIAP SIAGA berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam melindungi semua lapisan masyarakat Bali saat terjadi bencana,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor yang telah dibangun selama ini mencakup pemerintah, dunia pendidikan, pelaku pariwisata, hingga desa adat. Pada Oktober 2025, untuk pertama kalinya diluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) sebagai wujud komitmen terhadap manajemen bencana yang inklusif. Kelompok disabilitas dilibatkan secara bermakna dalam penentuan strategi dan rencana implementasi, sehingga memastikan tidak ada pihak yang tertinggal saat terjadi bencana.
Aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga diintegrasikan dalam program Kampus Siaga Bencana (KSB). Hingga saat ini, sebanyak 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah mendeklarasikan kampusnya sebagai KSB, sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan tinggi.
Sementara itu, sektor pariwisata turut berperan aktif melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan pariwisata yang aman bencana dan berdaya tahan.
Di tingkat masyarakat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dengan dukungan Program SIAP SIAGA melakukan pendampingan di sejumlah desa adat, seperti Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus, guna memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi potensi bencana.
“Bencana jadi urusan semua, semua pihak perlu melakukan manajemen bencana, karena bencana itu pasti terjadi, pasti berulang, bisa menimpa siapa saja, sehingga itu menjadi urusan bersama. Untuk itu, kolaborasi adalah keniscayaan, harus dilakukan,” tegas I Gede Agung Teja.
Ia menambahkan, selain kolaborasi, terdapat tiga aspek penting dalam manajemen kebencanaan yang tidak dapat diabaikan, yakni rasa memiliki terhadap program, pengintegrasian, dan keberlanjutan.
“Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan secara berkala, karena bencana itu dapat berulang. Jadi kita harus membangun ketangguhan yang berkelanjutan. Kolaborasi dan dukungan yang sudah terbangun perlu kita lanjutkan dan kuatkan untuk menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Dalam Annual Work Plan (AWP) 2026, terdapat delapan program prioritas yang akan dijalankan secara kolaboratif. Program tersebut meliputi peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui dukungan terhadap Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), penguatan strategi dan kebijakan kebencanaan melalui pendampingan teknis dan penyusunan regulasi, pemetaan risiko yang terintegrasi dengan pengelolaan data, informasi dan komunikasi, hingga penguatan kolaborasi pentahelix dalam pengembangan kebijakan kesiapsiagaan.
Selain itu, peningkatan kapasitas penanganan keadaan darurat dan pascabencana serta penguatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal juga menjadi fokus utama dalam mendukung efektivitas respons bencana di tingkat daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BPBD Bali optimistis program yang dirancang dan diimplementasikan secara kolektif dapat berjalan berkelanjutan, memperluas dampak positif ke berbagai sektor dan wilayah, sekaligus memastikan keselamatan seluruh lapisan masyarakat Bali dari risiko bencana.(Abr /IDN)
0Komentar